LBH Limpah Somasi Kepala Dinas Sosial Garut, Dugaan Korupsi Bansos

Kabar Garut – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkaran Masyarakat Peduli Advokat Hukum (Limpah) melayangkan somasi (surat peringatan) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Surat dengan Nomor 0201/B/LBH/ 01/2021 meminta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut sebagai penanggung jawab di dinas tersebut, untuk bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang syah secara hukum kepada Abdul Holik (50), warga Kampung Ciwalen, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

Menurut Direktur Eksekutif LBH Limpah, Ang Heri Hasan Basri, didampingi Direktur Penanganan Perkara Komarudin Taher, SH dan Deputi Direktur Bidang Monitoring Kebijakan Publik Subhan, SH, somasi diberikan atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Dugaan tindak pidana tersebut, didasarkan pada pengaduan Abdul Kholik yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nomor DTKS 3205190000001580. Kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah menerima bantuan tersebut, sehingga diduga ada tindakan perbuatan melawan hukum oleh oknum di Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Baca Juga :   Harga Gula Aren di Garut Beranjak Naik Sejak Awal Ramadan

“Kami sebagai paralegal dari klien kami meminta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut sebagai penanggung jawab di Dinas Sosial menyelesaikan permasalahan yang syah secara hukum. Apabila dalam waktu tujuh hari somasi tidak diindahkan, maka kami akan menempuh upaya hukum lainnya,” terang Komarudin Taher.

Selain menyoroti PKH, LBH Limpah juga mengadvokasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) dan dugaan pelanggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Kami sudah menerima beberapa pengaduan bantuan sosial dari mulai PKH, BLT DD, dan BPNT,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, saat dikonfirmasi lewat sambungan Watsapp, Rabu (13/1/2021), belum memberikan tanggapan.

Sumber : www.gosipgarut.id

Editor : Kabar Garut

Bagikan :

Next Post

Tutup Objek Wisata di Zona Merah, Jabar Batasi Kapasitas Wisatawan

Rab Jan 13 , 2021
Kabar Garut – Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata Jabar mengumumkan kesepakatan kabupaten/kota di Jabar dalam pengelolaan obyek wisata selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dimulai 11-25 Januari 2021 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Dedi Taufik mengatakan, salah satu butir kesepakatan yakni membatasi kunjungan wisatawan sampai dengan 25% hingga […]
error: Content is protected !!